Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya), yang umumnya diasosiasikan dengan Internet. Cyberlaw dibutuhkan karena dasar atau fondasi dari hukum di banyak negara adalah “ruang dan waktu”. Sementara itu, Internet dan jaringan komputer mendobrak batas ruang dan waktu ini.
CYBERLAW DI INDONESIA
Indonesia menduduki peringkat ke empat setelah Cina, Vietnam dan Ukraina dalam masalah pembajakan software atau yang sering disebut sebagai cybercrime. Meski demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki kekuatan hukum untuk menindak para pelaku kejahatan cyber.
Hal tersebut disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Romi Satrio Wahono pada acara seminar bertema “Pemanfaatan Hacking dan Pencegahan Cracking” yang diadakan Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan (BEMJ) Teknik Informatika (TI) Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Teater lt.2, Selasa (8/5).
“Masalah cyber crime di Indonesia penanganannya baru hanya diproses dengan KUHP dan UU Telekomunikasi. Sedangkan negara-negara seperti Malaysia , Singapura, dan Amerika sudah memiliki cyber law,” papar Romi.
Masalah lainnya cyber crime adalah hacking, yaitu aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer atau jaringan dengan tujuan menyalahgunakan atau merusak sistem yang ada.
“Penyalahgunaan tersebut dapat berupa pencurian data rahasia, serta penggunaan e-mail yang tidak semestinya seperti spamming atau mencari celah jaringan yang memungkinkan untuk dimasuki,” kata Romi.
Menurut Romi, hack adalah ilmu yang berhubungan dengan kelemahan sistem, prosedur, dan sesuatu yang tidak lazim. Contohnya adalah sistem operasi software yang bisa dimanipulasi sehingga menjalankan apa yang tidak seharusnya dijalankan.
Perkembangan Cyber Law di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan maju. Hal ini diakibatkan oleh belum meratanya pengguna internet di seluruh Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menggunakan telah internet untuk memfasilitasi seluruh aspek kehidupanmereka. Oleh karena itu, perkembangan hukum dunia maya di Amerika Serikat pun sudah sangat maju.
Landasan fundamental di dalam aspek yuridis yang mengatur lalu lintas internet sebagai hukum khusus, di mana terdapat komponenutama yang meng-cover persoalan yang ada di dalam dunai maya tersebut, yaitu :
· Yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait.
Komponen ini menganalisa dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu.
· Landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawabpihak yang menyampaikan, aspek accountability, tangung jawab dalam memberikan jasa online dan penyedia jasa internet (internet provider), serta tanggung jawab hukum bagi penyedia jasa pendidikan melalui jaringan internet.
· Aspek hak milik intelektual di mana ada aspek tentang patent, merek dagang rahasia yang diterapkan, serta berlaku di dalam duniacyber.
· Aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yangmempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan.
· Aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna dari internet.
· Ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan didalam internet sebagai bagian dari pada nilai investasi yang dapatdihitung sesuai dengan prinisip-prinsip keuangan atau akuntansi.
· Aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha.
Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka kita akan dapat melakukan penilaian untuk menjustifikasi sejauh mana perkembangan darihukum yang mengatur sistem dan mekanisme internet di Indonesia. Walaupun belum dapat dikatakan merata, namun perkembanganinternet di Indonesia mengalami percepatan yang sangat tinggi serta memiliki jumlah pelanggan atau pihak yang mempergunakanjaringan internet terus meningkat sejak paruh tahun 90′an.
Salah satu indikator untuk melihat bagaimana aplikasi hukum tentang internet diperlukan di Indonesia adalah dengan banyakperusahaan yang menjadi provider untuk pengguna jasa internet di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa provider di Indonesian sadar atau tidak merupakan pihak yang berperanan sangat penting dalam memajukan perkembangan Cyber Law di Indonesia dimana fungsi-fungsi yang mereka lakukan seperti :
· Perjanjian aplikasi rekening pelanggan internet;
· Perjanjian pembuatan desain home page komersial;
· Perjanjian reseller penempatan data-data di internet server;
· Penawaran-penawaran penjualan produk-produk komersial melalui internet;
· Pemberian informasi yang di-update setiap hari oleh home page komersial;
· Pemberian pendapat atau polling online melalui internet.
Fungsi-fungsi di atas merupakan faktor dan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang berhubungan dengan aplikasihukum tentang cyber di Indonesia. Oleh sebab itu ada baiknya di dalam perkembangan selanjutnya, setiap pemberi jasa atau penggunainternet dapat terjamin. Maka hukum tentang internet perlu dikembangkan serta dikaji sebagai sebuah hukum yang memiliki displintersendiri di Indonesia.
Sumber : http://kyfi.wordpress.com
